JAKARTA, Sulawesi Terkini – Rumah Aspirasi yang merupakan salah satu markas pendukung capres dan cawapres Joko Widodo-Ma’ruf Amin meledak dengan kemeriahan ketika acara debat pertama yang disiarkan langsung dari Bidakara, Jakarta, Kamis malam (17/01/19) yang dimulai tepat jam delapan malam, dijadikan Nonton Bareng (Nobar).
Ratusan massa yang sudah datang beberapa jam sebelumnya ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya ketika acara debat dimulai dan tidak henti-hentinya bertepuk tangan, meniup terompet dan alat musik lainnya, serta mengibarkan bendera-bendera kecil ketika televisi menyorot wajah Joko Widodo-Ma’ruf Amin. Sesekali mereka menyampaikan kecaman ketika wajah Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang disorot.
Acara Nobar debat ini dihadiri oleh seluruh sekretaris jenderal dari sepuluh partai pendukung pasangan 01. Mereka mengenakan kaos oblong putih bertuliskan 01 yang berwarna-warni, sebagian mengenakan jaket.
Setia, salah seorang pendukung pasangan 01 asal Bogor, datang sendirian dengan menyetir mobil dari kota hujan itu. Demikian di rilis VOA, yang di kutip JNN, Jum’at dini hari (18/1/19).
Pendukung ini juga mengakui bahwa pada pemilihan 2014 lalu, memilih Jokowi-JK dan Pilpres 2019 ini, Insya Allah kembali memilih Jokowi.
“Setelah mendengar visi dan misinya, saya makin mantap untuk memilih Jokowi lagi,” ujarnya.
Ia sangat antusias memberi dukungan dengan bertepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak, sambil menunjukkan jempol setiap kali Jokowi berbicara.
“Nobar” ini digelar di sejumlah kota besar di Indonesia, baik yang dilakukan oleh kubu Jokowi-Amin, maupun Prabowo-Sandi.
Sementara Pengamat hukum dari Universitas Parahyangan Agustinus Pohan, kepada CNNIndonesia.com,
(17/01/18) menilai, tidak ada gagasan baru yang lahir dalam debat capres perdana yang mengangkat tema hukum dan korupsi dari kedua pasangan calon, baik Joko Widodo-Ma’ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Ia pun menyangkan pembicaraan kasus seperti Ratna Sarumpaet dan kasus hukum yang sudah berjalan dalam debat perdana capres tersebut. Menurutnya, sebuah kasus tidak bisa mewakili keadaan terkait hukum dan korupsi di Indonesia yang sudah terlalu rumit.
“Tidak ada hal baru, bahkan seharusnya tidak bicara kasus karena kalau suatu kasus sifatnya yang lebih umum, Presiden itu membuat kebijakan, kalau kasus sifatnya individual dan tidak bisa mewakili keadaan tertentu,” tegas Agustinus Pohan. (NAS-JNN/ST).
Komentar