PALOPO, Sulawesiterkini.net – Dalam rangka menekan tingkat kekerasan dan melindungi hak-hak anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Workshop Pembentukan Model Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) di Hotel BM Residence-Palopo, Rabu( 04/03/20).
Wakil Wali Kota Palopo Dr. Rahmat Masri Bandaso, M.Si yang membuka secara resmi workshop tersebut menyebut bahwa perlindungan anak ini adalah sebuah model yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Dirinya berharap, agar peran aktif masyarakat dalam mendukung upaya perlindungan anak, tanpa harus terpaku dan berharap pada aparat keamanan saja, melainkan ditekankan pada partisipasi masyarakat, khususnya orang tua.
“Kita harus memberikan perlindungan ekstra terhadap anak-anak, karena bahaya narkoba saat ini mengintai generasi penerus kita”, tuturnya
Ia juga mengajak semua pihak, untuk mewasdapai dampak penggunaan media sosial bagi anak – anak. Sebab menurutnya, perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi karakter anak-anak.
Sementara Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulawesi Selatan, Nur Anti SE,MT melaporkan bahwa program kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tahun 2015 yang telah dikembangkan di seluruh Indonesia termasuk di Sulsel sampai pada tahun 2019 sudah terbentuk di 14 Kabupaten/kota.
Ia menjelaskan pelaksanaan workshop tersebut, bertujuan untuk mendapatkan dukungan kabupaten/kota dengan harapan, PATBM dapat menjadi salah satu kegiatan prioritas tahun 2019 hingga 2020.
“Kami harap, semua stakeholder terkait dapat menumbuhkan inisiatif masyarakat, agar tidak pasif dalam melihat kondisi dan fenomena yang terjadi pada anak-anak sekarang”, ajaknya.
Ditemui di sela-sela workshop, kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Kota Palopo, Suriani Suli menyampaikan bahwa pihaknya telah menetapkan kelurahan Ammassangan sebagai wilayah percontohan dalam hal perlindungan anak.
Mantan kabag Ortala Setda Palopo tersebut pun mengurai jumlah kasus kekerasan dalam keluarga di Kota Palopo selama tahun 2019 yakni sebanyak 48 kasus.
“Angka ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 100 kasus. Meliputi KDRT, perceraian dan kekerasan terhadap anak”, tandasnya. (Syahrir)
Komentar