Advetorial//PASANGKAYU, Sulawesiterkini.net – DPRD Pasangkayu gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di ruang rapat aspirasi, Jum’at (17/04/20).
Ada beberapa yang menjadi sorotan oleh DPRD, salah satunya yakni, terkait PDP yang menjalani karantina mandiri.
” Sengaja kami mengundang tim gugus tugas, karena saya banyak menerima laporan dari pemerintah desa, bahwa PDP yang menjalani karantina mandiri itu tidak dijaga ketat dan bebas keluar rumah, sehingga masyarakat menjadi khawatir,” tutur ketua DPRD Pasangkayu, Alwiaty.
Selain itu kata Alwiaty, anggaran yang dicairkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Pasangkayu telah mencapai Rp 700 juta sejak Pandemi Covid -19, sehingga butuh kejelasan.
Dikesempatan yang sama anggota DPRD Andi Yusuf, melihat Tim Gugus Tugas tidak serius menangani PDP yang menjalani karantina Mandiri.
Katanya, pasien yang dari desa Jengeng, kecamatan Tikke Raya, itu dipulangkan ke rumahnya dan sampai di sana tidak diawasi ketat, sehingga pasien dengan mudah mondar-mandir.
“Bagaimana kalau nanti hasil Swab Tes yang keluar itu positif, entah berapa banyak masyarakat kita yang akan terjangkit, akibat pembiaran oleh pihak Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit yang membolehkan PDP itu pulang kerumahnya”, keluh Andi Yusuf.
Yusuf menegaskan, seharusnya koordinasi antara Dinas Kesehatan, rumah sakit dan Puskesmas disetiap kecamatan itu harus intens.
“Apapun alasannya, saya tegaskan PDP yang telah dirujuk ke rumah sakit itu tidak dipulangkan. Bagi pasien yang menjalani karantina mandiri harus dijaga ketat bila perlu libatkan TNI dan Polri. Selain itu data yang disampaikan ke publik harus riil, agar tidak bias”, tegasnya.
Menjawab pertanyaan dari legislator, Kepala Dinkes Pasangkayu, Samhari mengatakan, untuk penanganan PDP, mereka dan perawat ditiap Puskesmas itu hanya sebatas memantau kondisi kesehatan pasien dan tidak memiliki kewajiban menjaganya 1×24 jam, apabila yang bersangkutan menjalani karantina mandiri di rumahnya.
“Untuk memastikan agar pasien ini tidak keluar rumah selama menjalani karantina mandiri, sambil menunggu hasil Swab Tes keluar, maka dibutuhkan tindakan dari pihak keamanan, baik dari TNI dan Polri karena semuanya masuk dalam Tim Gugus Tugas Covid -19,” tutur Samhari.
Terkait pertanyaan ketua DPRD soal anggaran, Samhari menjelaskan, selama ini mereka melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pasien baik itu PDP dan ODP serta pemeriksaan kesehatan di posko perbatasan, telah mencairkan Rp 700 juta lebih, namun belum terpakai semua dan masih ada di rekening dinas kesehatan.
Sementara Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasangkayu, dr. Welly Patana Salu menjelaskan, sekarang ini ruangan yang tersedia untuk merawat pasien tekanan negatif ada 5. Dan 15 ruangan untuk karantina mandiri, namun masih tahap perbaikan.
“Pasien yang di rawat di rumah sakit itu adalah pasien PDP yang membutuhkan penanganan khusus. Kalau pasien dalam keadaan sesak tidak mungkin diisolasi mandiri di rumah dan harus diberikan bantuan nafas oksigen atau diberikan nafas buatan menggunakan alat berupa ventilator,” terang Welly Patana.
Selain itu pasien yang dirawat di rumah sakit itu adalah pasien dengan penyakit komorbit seperti penyakit jantung dan Gula, serta pasien dengan umur di atas 60 tahun, karena tidak mungkin bisa mengurus dirinya sehingga membutuhkan penanganan khusus.
“Yang sekarang ini simpan siur di masyarakat, bahwa semua pasien Covid itu harus dirawat di rumah sakit, untuk menjalani pengobatan. Padahal sebenarnya itu tidak ada pengobatan di rumah sakit. Hanya kita lakukan isolasi dan penanganan khusus bagi pasien yang memang butuh perawatan khusus. Paling utama bagi pasien itu diberikan vitamin dan gizinya diperbaiki”, jelas Welly.
Mengingat virus Covid-19 belum ada obatnya, Ia mengingatkan ditiap desa itu harus disediakan tempat karantina bagi ODP dan PDP. Karena selain memudahkan pengawasan dan penanganannya, juga tidak akan membuat stres. Sebab masih dekat dengan keluarganya serta kebutuhan setiap harinya dapat dipenuhi oleh kerabatnya. (Er)
Komentar